Penundaan Pengangkatan CPNS 2024, Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian bagi Peserta

KOMPAS.com - Penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) 2024 tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan peserta yang telah lolos seleksi.

Keputusan ini membuat banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka kini berada dalam situasi menganggur hingga Oktober 2025.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa penundaan ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

"Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Baca juga: Kerugian akibat Penundaan Pengangkatan CPNS Disebut Hampir Rp 7 Triliun

Ketidakpastian bagi Peserta yang Lolos Seleksi

Penundaan ini menciptakan ketidakpastian bagi ribuan peserta CPNS yang telah lulus seleksi.

Banyak dari mereka sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera dilantik sebagai ASN. Namun, dengan adanya penundaan ini, mereka justru terjebak dalam kondisi menganggur selama sembilan bulan.

“Padahal, mereka sudah mengambil keputusan besar untuk meninggalkan pekerjaan lama demi status ASN. Kini, mereka harus menghadapi ketidakpastian tanpa pendapatan,” kata Bhima.

Dalam perhitungannya, Bhima menyebutkan bahwa rata-rata gaji pokok ASN untuk masa kerja 0-3 tahun adalah Rp 3,2 juta per bulan.

Baca juga: Komisi II Sebut Pengangkatan CPNS Tak Harus Serentak, Minta Kemenpan-RB Revisi Aturan

Setelah dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, ASN baru diperkirakan mendapatkan gaji sekitar Rp 3 juta per bulan. Dengan penundaan ini, mereka kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 27 juta per orang.

Efek Domino pada Ekonomi

Penundaan ini juga menimbulkan efek domino terhadap perekonomian. Menurut Bhima, kebijakan ini berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran semu.

Banyak peserta CPNS yang kini tidak memiliki pekerjaan, sedangkan di sektor swasta sendiri sedang terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Fungsi pembukaan CPNS adalah untuk menyerap tenaga kerja, terutama ketika sektor swasta sedang lesu. Jika mereka harus menunggu hingga Oktober 2025, maka ada dampak ekonomi yang cukup besar,” paparnya.

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga bisa terpengaruh karena ribuan calon ASN yang belum menerima gaji tidak dapat membelanjakan uangnya sebagaimana mestinya. Situasi ini bisa berdampak pada sektor ritel dan jasa.

Baca juga: Macam-macam Alasan Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS-PPPK

Faktor Penyebab Penundaan

Bhima mengidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penyebab penundaan pengangkatan CPNS 2024:

1. Tekanan Anggaran Pemerintah

“Kas pemerintah mulai menurun tajam,” ujarnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembuatan sistem Coretax dan potensi rendahnya penerimaan pajak 2025, sehingga pemerintah harus menunda belanja pegawai.

2. Prioritas Program Lain

Pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta modal Danantara, yang menyebabkan alokasi belanja pegawai menjadi lebih terbatas.

3. Kurangnya Perencanaan Rekrutmen

Bhima menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kurang matang dalam perencanaan seleksi CASN 2024. Seleksi dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik, sehingga bisa terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Baca juga: Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Puluhan Ribu Warga Teken Petisi Online

Respons Pemerintah

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa penundaan pengangkatan CPNS 2024 bertujuan untuk menciptakan sistem pengangkatan yang lebih serentak dan terkoordinasi.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya pada Jumat (7/3/2025).

Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyusun peta jalan (road map) pengangkatan serentak CPNS 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi.

Rini juga menegaskan bahwa keputusan ini bukan bagian dari upaya efisiensi anggaran belanja pegawai, tetapi lebih kepada penyesuaian teknis agar pengangkatan ASN berjalan lebih terkoordinasi.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tetap Ulur Pengangkatan CPNS meski Menuai Protes

"Menyakitkan Hati"

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Qusthalani, memprotes kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN).

Penundaan pengangkatan CASN, yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai dengan perjanjian kerja, itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam merekrut pegawai.

“Kebijakan ini sangat menyakitkan hati para lulusan CPNS dan PPPK, di mana Lebaran juga di depan mata. Guru kami banyak juga yang bernasib seperti itu,” kata Qusthalani.

Dia menyebutkan, mayoritas CASN sudah mengundurkan diri dari tempat pekerjaan sebelumnya karena telah dinyatakan lulus sebagai PNS atau PPPK.

Baca juga: Penundaan Pengangkatan CASN Direspons Guru Aceh: Menyakitkan Hati...

“Guru yang lulus PPPK dan CPNS sudah tidak diberi gaji honorer. Guru lainnya sudah mengundurkan diri dari sekolahnya, karena sudah dinyatakan lulus. Lalu, setelah mereka tidak memiliki penghasilan?” sebutnya.

Dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kegaduhan terkait kebijakan penundaan pengangkatan CASN tersebut.

“Pemerintah seharusnya lebih transparan dalam merencanakan kebutuhan pegawai serta memastikan proses rekrutmen tidak terganggu oleh permasalahan yang belum terselesaikan. Jika kebijakan terus berubah tanpa perencanaan matang, maka kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ASN akan semakin tergerus,” pungkasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Erwina Rachmi Puspapertiwi, Masriadi | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh, Diamanty Meiliana)