Menunggu CPNS 2026: Ketika Kekosongan Pegawai Kian Lebar

Jumat, 5 Desember 2025 | 14:07 WIB
Ilustrasi CPNS, CASN (uns.ac.id) Ilustrasi CPNS, CASN

GELOMBANG pensiun besar aparatur sipil negara (ASN) dalam dua tahun terakhir, menempatkan birokrasi Indonesia pada situasi yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 167.979 PNS pensiun pada 2024 dan hingga Oktober 2025 telah masuk 140.781 usulan pensiun baru.

Arus keluar aparatur terjadi ketika pengangkatan CASN 2024 belum rampung dan ketiadaan rekrutmen CASN 2025. Akibatnya, kursi kosong menumpuk dan beban kerja meningkat.

Di tengah tekanan fiskal, pemerintah memberi sinyal bahwa rekrutmen CPNS 2026 kemungkinan berlangsung dengan prinsip zero growth atau setidaknya sangat hemat.

Konsolidasi anggaran membuat pemerintah berhati-hati menambah belanja pegawai. Namun, jika arus pensiun tetap tinggi sementara rekrutmen ditekan, maka Indonesia menghadapi risiko defisit kompetensi, ketimpangan usia, dan penurunan kapasitas layanan dasar.

"Human Capital Theory" mengingatkan bahwa pegawai merupakan modal pengetahuan, bukan sekadar angka dalam neraca kepegawaian.

Ketika ribuan pegawai senior pensiun tanpa regenerasi memadai, negara kehilangan memori institusional yang tidak bisa digantikan cepat oleh pegawai baru. Kehilangan ini merembet menjadi perlambatan pelayanan dan melemahnya fungsi pengawasan.

Baca juga: Pertempuran Melawan Rente Penyelenggaraan Haji Indonesia

Fenomena pensiun 2024–2025 pun bukan kejutan, melainkan buntut dari rekrutmen masif era 1980–1990-an.

Dalam lima tahun hingga delapan tahun ke depan, pensiun diperkirakan tetap tinggi. Tanpa strategi suksesi, birokrasi mengalami penyusutan tak terencana dan kehilangan kesinambungan pengetahuan.

Situasi Indonesia sejalan dengan tren global. OECD Government at a Glance 2025 mencatat 27,1 persen pegawai pemerintah pusat di negara OECD berusia 55 tahun ke atas. Negara dengan fiskal kuat tengah bergulat dengan regenerasi SDM.

Indonesia menghadapi persoalan serupa, tetapi diperberat kombinasi pensiun massal, beban pelayanan besar, dan ruang fiskal terbatas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.