Bertemu Kepala Basarnas, Menpan-RB Bahas Penguatan SDM dan Tata Kelola 

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Rini Widyantini mendukung penguatan tata kelola dan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ( Basarnas).

Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan langkah untuk menjaring sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkompeten. 

"Kami membahas penerimaan CPNS di Basarnas, di mana mereka memerlukan orang-orang terbaik untuk mendukung tugas-tugas penyelamatan dan pertolongan," ujar Rini dalam audiensi dengan Kepala Basarnas Marsekal Madya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kusworo di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Basarnas dilaporkan telah menyelesaikan seleksi CPNS hingga tahap akhir. Namun, masih ada beberapa formasi yang belum terpenuhi. 

Baca juga: 705 Orang Lolos Seleksi PPPK Penuh Waktu Kebumen untuk 3 Formasi Ini

Oleh karenanya, Rini berharap Basarnas dapat memaksimalkan para pelamar yang telah lolos seleksi.

Selain itu, Basarnas berencana mendirikan Politeknik Keilmuan SAR sebagai bagian dari pengoptimalan SDM. 

Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PP PTKL). 

Politeknik tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan.

Baca juga: Detik-detik Tragis Sebelum Sandy Permana Tewas, Berlari Penuh Darah dan Minta Pertolongan Warga

DOK. Humas Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam audiensi dengan Kepala Basarnas Marsekal Madya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kusworo, di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menyikapi hal itu, Rini menyarankan Basarnas untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkait pembentukan politeknik tersebut.

Pasalnya, izin prinsip dari Kemendiktisaintek diperlukan sebelum mendesain struktur organisasi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).