JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mundurnya 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 sebagai sinyal bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Puan, jika negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.
"Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. Sistem rekrutmen ASN harus beradaptasi dengan zaman,” kata Puan Maharani lewat keterangannya, Jumat (25/4/2025).
Baca juga: Keracunan Massal MBG, Puan Minta BGN Evaluasi Mutu dan Keamanan Makanan
Puan berpandangan ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS saat ini tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata.
Selain itu, proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif saja.
Puan pun mendorong agar ada evaluasi menyeluruh.
"Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," ujar dia.
Puan juga menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat CPNS dan posisi yang ditawarkan.
Baca juga: Tegaskan Dukungan Indonesia kepada Palestina, Puan: Tak Berubah Sejak Era Kemerdekaan
Ketua DPP PDI-P ini menegaskan, hal ini perlu diperbaiki, jika tidak, negara akan kehilangan SDM yang berkualitas.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," tuturnya.
Mantan Menko PMK tersebut juga mendorong Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN dengan memperhatikan sejumlah aspek penting.
Reformasi tersebut meliputi transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
Selanjutnya, Puan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Baca juga: Bawa Semangat Kartini, Puan Ajak Perempuan Indonesia Berani Bersuara
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," terang Puan.
Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.
DPR RI juga akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN.
"Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," tutup Puan.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, saat ini ada 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 yang mengundurkan diri.
Baca juga: Puan Harap Ajaran Baik Paus Fransiskus Jadi Warisan yang Diteruskan
Penyebabnya adalah adanya kebijakan optimalisasi seleksi CPNS yang diterapkan pemerintah.
"Jadi yang banyak mengundurkan diri sejujurnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong," ujar Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, dilansir dari YouTube TV Parlemen, Rabu (23/4/2025).
Adapun optimalisasi adalah kondisi saat pendaftar CPNS tidak lulus pada formasi yang dilamar dan dialihkan ke formasi lainnya yang tidak ada pelamarnya.
Ia melanjutkan, secara nasional ada lima besar instansi dari 16.000 peserta yang lolos CPNS hasil dari optimalisasi.
Setelah formasi yang kosong tersebut diisi, ada 1.967 orang yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, termasuk jarak penempatan yang jauh.
"Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi," tutur Zudan.