Menteri PANRB: ASN Muda Bukan PNS Biasa, tapi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi Masa Depan

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran generasi muda aparatur sipil negara ( ASN) sebagai motor utama reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan Rini dalam sambutan penutupan Orientasi Wawasan dan Tugas (Orwastu) CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, yang diikuti oleh 53 CPNS baru, Senin (16/6/2025).

“Selamat datang dan selamat memulai pengabdian. Kalian bukan PNS biasa, tetapi generasi baru yang membawa semangat perubahan dalam birokrasi. Mari bersama-sama mewujudkan birokrasi yang lebih gesit, bersih, dan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (17/6/2025).

Rini, yang memulai kariernya di pemerintahan sejak 1990 sebagai staf urusan kelembagaan, mengajak para CPNS untuk menjadikan masa orientasi sebagai pijakan membentuk karakter ASN yang tangguh, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Baca juga: 17 ASN di Palangka Raya Terindikasi Narkoba, Ini Kata Pemkot

Ia menekankan bahwa ASN muda harus menjadi intrapreneur — pembaharu dari dalam sistem — yang membawa ide, menawarkan solusi, dan menciptakan perubahan, sekecil apa pun, mulai dari meja kerja, unit kerja, hingga proses pelayanan dan tata kelola birokrasi secara menyeluruh.

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam penutupan Orientasi Wawasan dan Tugas (Orwastu) CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, yang diikuti oleh 53 CPNS baru, Senin (16/6/2025).

Dalam arahannya, Rini menggarisbawahi bahwa arah transformasi birokrasi saat ini tidak lagi berfokus pada prosedur, melainkan pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Ia mencontohkan layanan publik proaktif di negara-negara seperti Estonia dan Denmark, yang secara otomatis memberikan dokumen dan jaminan layanan kepada warga sejak lahir, tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

“Bayangkan, begitu bayi lahir, negara langsung memproses akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, bahkan mendaftarkannya ke BPJS, tanpa perlu diminta. Inilah birokrasi masa depan,” tutur Rini.

Baca juga: Duduk Perkara Dugaan RSUD Embung Fatimah Batam Tolak Anak 12 Tahun karena BPJS

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa birokrasi Indonesia memiliki peluang besar untuk terus bertransformasi.

Salah satu kuncinya adalah memperkuat kompetensi digital ASN, membangun kembali kepercayaan publik, serta menumbuhkan budaya kerja yang adaptif dan lincah.