Jebakan "Downgrade Career" di Pasar Kerja

Akibatnya, beban penyediaan lapangan kerja yang stabil tetap bergeser secara tidak proporsional ke sektor publik.

Membuka Ruang Mobilitas Vertikal

Untuk mencegah downgrade career bertransformasi menjadi jebakan struktural yang menahan mobilitas sosial kelas menengah terdidik, diperlukan respons kebijakan selaras di dua lini utama:

Pertama, pembenahan internal birokrasi. Kementerian PAN-RB dan BKN perlu mematangkan mekanisme pemetaan kompetensi yang dinamis bagi pegawai PPPK maupun PNS.

Talenta swasta yang masuk harus diberi jalur akselerasi atau ruang kontribusi strategis sesuai kepakarannya, bukan diseragamkan dalam pola kerja administratif konvensional.

Sistem kompensasi berbasis kinerja dan kejelasan jenjang karier PPPK perlu segera direalisasikan agar profesionalisme mereka tetap terasah.

Kedua, optimalisasi implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan bahwa poin-poin krusial dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru benar-benar diiringi pengawasan ketenagakerjaan yang proaktif dan independen.

Penguatan perlindungan ini harus diimbangi dengan insentif bagi industri swasta yang berinvestasi pada pengembangan SDM, sehingga sektor swasta kembali menjadi arena pertumbuhan karier yang kompetitif dan bermartabat.

Downgrade career tidak boleh dibiarkan menjadi strategi bertahan hidup tunggal bagi angkatan kerja terdidik kita.

Pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjadi momentum balik untuk memastikan bahwa setiap talenta terbaik bangsa ditempatkan pada posisi yang mampu mengaktualisasikan potensi tertingginya, baik di koridor swasta maupun birokrasi.