Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam pembukaan Rakor Pengadaan ASN Guru pada Instansi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin (26/2/2024).
Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru.
Baca juga: Sapa ASN Klaten, Menpan-RB Ajak Abdi Negara Wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
“Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,” kata Anas dalam siaran pers.
Kemenpan RB berkomitmen dalam pemenuhan guru. Hal ini dibuktikan dengan penetapan lebih dari 50 persen formasi guru dari formasi nasional sejak 2021.
Kemenpan RB juga meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen.
Hal tersebut merupakan upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Dari sisi lain, Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dengan target selesai pada akhir 2024.
“Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tegas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Baca juga: Bertemu Mendikbudristek, Menpan-RB Bahas Transformasi Manajemen Tenaga Pendidik di Indonesia
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja menjelaskan, pihaknya membuka ruang lebih untuk usulan guru.
Khusus instansi daerah di regional 2 masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024.
“Dengan afirmasi ini, harapannya Kemendikbud Ristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru,” ujar Aba.