Menurut Rini, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan seleksi CPNS 2024 dan memastikan penempatan ASN baru sebelum menghitung kebutuhan formasi berikutnya.
“Harus selesai dulu pengadaan CPNS 2024. Kami perlu penyelesaian untuk honorer. Setelah itu, kami bisa menghitung kebutuhan untuk 2025,” jelasnya.
Rini juga menyoroti dampak penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 terhadap proses seleksi CPNS 2025.
Struktur baru ini memerlukan pemetaan jabatan ulang di semua instansi pemerintah.
Seleksi CPNS 2024 masih mengacu pada struktur lama, sehingga penyesuaian diperlukan sebelum merencanakan seleksi tahun berikutnya.
“Semua instansi harus melakukan pemetaan jabatan ulang. Kami mulai dari awal karena struktur kementerian sekarang berbeda,” ungkapnya.
Pemerintah ingin memastikan bahwa penempatan ASN baru sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam pernyataan terbarunya pada Selasa (7/1/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rini kembali menekankan bahwa pemerintah menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembukaan seleksi CPNS 2025.
“Jadi saya belum membicarakan ini dengan Bapak Presiden, karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu. Karena kan penataan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu, setelah itu harus dihitung kembali,” jelas Rini.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih memetakan ulang jabatan, terutama setelah kementerian dipecah menjadi 48.