Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Berpotensi Rugikan Negara hingga Rp 6,76 Triliun

1. Penurunan Anggaran Pemerintah

"Anggaran pemerintah dalam bentuk kas mulai menurun tajam," ungkap Bhima. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembuatan sistem Coretax dan potensi rendahnya penerimaan pajak 2025, sehingga pemerintah perlu menghemat belanja pegawai.

2. Prioritas Anggaran untuk Program Lain

Efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintah, serta modal Danantara juga dinilai berdampak pada pengalokasian belanja pegawai.

3. Buruknya Perencanaan Rekrutmen

Bhima menyoroti bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tidak melakukan perencanaan dengan matang. Seleksi CASN 2024 dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik, sehingga kebutuhan pegawai bisa saja tidak sesuai dengan perencanaan awal.

"Kebutuhan berubah, tapi sudah merekrut pegawai pemerintah. Akhirnya terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang ada," tegasnya.

Baca juga: Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Puluhan Ribu Warga Teken Petisi Online

Penjelasan Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan agar proses pengangkatan bisa berlangsung lebih serentak.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya pada Jumat (7/3/2025).

Selama ini, setiap instansi memiliki tanggal pengangkatan ASN yang berbeda berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Dengan kebijakan baru ini, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan secara serentak.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah menyusun peta jalan atau road map pengangkatan serentak CPNS 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus.

Baca juga: Macam-macam Alasan Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS-PPPK

Rini juga memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran belanja pegawai. Namun, keputusan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan efektif dalam perekrutan ASN di masa mendatang.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh)