Penundaan Pengangkatan CPNS 2024, Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian bagi Peserta
Ilustrasi pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda. Pakar sebut penundaan pengangkatan CPNS 2024 menyebabkan kerugian hampir Rp 7 triliun.“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya pada Jumat (7/3/2025).
Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyusun peta jalan (road map) pengangkatan serentak CPNS 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi.
Rini juga menegaskan bahwa keputusan ini bukan bagian dari upaya efisiensi anggaran belanja pegawai, tetapi lebih kepada penyesuaian teknis agar pengangkatan ASN berjalan lebih terkoordinasi.
Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tetap Ulur Pengangkatan CPNS meski Menuai Protes
"Menyakitkan Hati"
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Qusthalani, memprotes kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara ( CASN).
Penundaan pengangkatan CASN, yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai dengan perjanjian kerja, itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam merekrut pegawai.
“Kebijakan ini sangat menyakitkan hati para lulusan CPNS dan PPPK, di mana Lebaran juga di depan mata. Guru kami banyak juga yang bernasib seperti itu,” kata Qusthalani.
Dia menyebutkan, mayoritas CASN sudah mengundurkan diri dari tempat pekerjaan sebelumnya karena telah dinyatakan lulus sebagai PNS atau PPPK.
Baca juga: Penundaan Pengangkatan CASN Direspons Guru Aceh: Menyakitkan Hati...
“Guru yang lulus PPPK dan CPNS sudah tidak diberi gaji honorer. Guru lainnya sudah mengundurkan diri dari sekolahnya, karena sudah dinyatakan lulus. Lalu, setelah mereka tidak memiliki penghasilan?” sebutnya.
Dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kegaduhan terkait kebijakan penundaan pengangkatan CASN tersebut.
“Pemerintah seharusnya lebih transparan dalam merencanakan kebutuhan pegawai serta memastikan proses rekrutmen tidak terganggu oleh permasalahan yang belum terselesaikan. Jika kebijakan terus berubah tanpa perencanaan matang, maka kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ASN akan semakin tergerus,” pungkasnya.
SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Erwina Rachmi Puspapertiwi, Masriadi | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh, Diamanty Meiliana)
