Pengurangan serupa juga terjadi pada DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mengalami penurunan dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 4,7 triliun.
Pemangkasan ini menyebabkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2026 turun dari Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.
Meskipun demikian, Dedi menegaskan, pemangkasan anggaran tidak boleh berdampak pada belanja publik.
"Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi, tidak boleh berkurang," tuturnya.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada belanja hibah, yang dari Rp 3,03 triliun ditekan menjadi Rp 2,3 triliun.
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan dialihkan menjadi beasiswa langsung kepada siswa.
Belanja barang dan jasa juga akan mengalami penghematan, dari Rp 7,6 triliun menjadi Rp 5 triliun, dengan pengurangan biaya listrik, air, internet, dan jamuan makan.
Dedi memastikan bahwa anggaran untuk jamuan makan di lingkungan biro umum dan administrasi pimpinan Setda Jabar yang sebesar Rp 5 miliar akan dipangkas.
"Kegiatan resmi cukup menyediakan minuman, sementara makanan bisa dimasak langsung dengan jasa tukang masak. Enggak ada katering," katanya.
Dedi menekankan bahwa strategi efisiensi ini bertujuan untuk menjaga keberpihakan Pemprov Jabar terhadap pelayanan dasar masyarakat.
"Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah," pungkasnya.