Rekrutmen ASN Besar-besaran Dulu, Efisiensi Anggaran Kemudian

Pemerintah tampak tidak memiliki keberanian untuk melakukan rekrutmen yang selektif dan mengambil kebijakan untuk membatasi kuota formasi dalam penerimaan PPPK, meskipun terdapat tantangan ekonomi negara yang berat.

Nestapa CPNS baru

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lolos seleksi sepertinya akan menjadi “korban tidak berdosa” dari ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini.

Dampak langsung yang akan dialami oleh para CPNS baru adalah mereka mungkin tidak akan mendapatkan fasilitas penunjang dasar dalam bekerja seperti PC/laptop.

Atau lebih parahnya seperti meja dan kursi kerja karena terjadi pemangkasan maupun penundaan pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga dari Inpres 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa identifikasi rencana anggaran meliputi belanja operasional dan non operasional.

Baca juga: Ironi Danantara: Tak Tersentuh BPK dan KPK, Mantan Presiden Jadi Pengawas

Satu adagium populer dalam ilmu manajemen, “Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”, bagi instansi pemerintah yang tidak cermat dalam melakukan perencanaan anggaran serta terdampak cukup parah akibat efisiensi ini, bukan tidak mungkin akan terjadi penundaan pengangkatan CPNS TA 2024 karena instansi tersebut tidak mampu lagi memenuhi pembiayaan gaji dan fasilitas bagi pegawai baru.

Kemudian perihal pengurangan program-program pemerintah secara signifikan di berbagai instansi karena terjadinya pemotongan anggaran di mana-mana.

Tentunya hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya beban kerja, tugas dan indikator kinerja yang dimiliki oleh pegawai.

Jika beban kerja berkurang, kemudian seluruh pekerjaan bisa diselesaikan oleh pegawai yang sudah ada, untuk apa ada penambahan pegawai baru?

Euforia konten jedag-jedug dari CPNS yang sudah lolos kiranya tidak akan bertahan lama, rezim efisiensi membuat mereka sedang harap-harap cemas menantikan kejelasan kapan mereka akan mulai bekerja sebagai CPNS, ditambah momentum menjelang Idul Fitri.

Apalagi jika CPNS yang diterima lolos di daerah yang bukan domisilinya, membiayai keberangkatan dengan merogoh kocek sendiri dan kebingungan kapan harus mengajukan permohonan pengunduran diri di perusahaan sebelumnya.

Harapan dan rencana indah bekerja sebagai ASN harus pupus sementara dengan realitas menakutkan saat ini yang bernama, “ efisiensi anggaran”.