Ketika Sentralisasi Menguji Meritokrasi

Apakah sentralisasi kewenangan otomatis memperkuat meritokrasi? Jawabannya tidak sesederhana itu.

Meritokrasi bukan soal siapa yang memegang kewenangan.

Reformasi kepegawaian sejak lama berada di antara dua kebutuhan. Di satu sisi, birokrasi membutuhkan profesionalisme, kepastian karier, dan perlindungan dari intervensi politik.

Di sisi lain, pemerintahan demokratis membutuhkan kontrol politik dan fleksibilitas agar kebijakan yang telah dipilih secara demokratis dapat dijalankan.

Dilema tersebut bukan persoalan Indonesia saja. Kellough dan Nigro (2006) menjelaskan bahwa reformasi sistem kepegawaian selalu berusaha mencari keseimbangan antara kontrol politik, fleksibilitas manajerial, dan perlindungan aparatur. 

Karena itu, persoalan sebenarnya bukan pusat atau daerah. Persoalannya adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan dibatasi oleh sistem merit.

Sentralisasi dapat memperbaiki standar nasional dengan mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal, menyatukan basis data, memperbaiki perencanaan kebutuhan, dan memungkinkan redistribusi talenta secara lebih sistematis.

Tetapi sentralisasi juga membawa konsekuensi lain. Semakin terkonsentrasi keputusan, semakin penting mekanisme checks and balances, transparansi, dan independensi proses kepegawaian.

Tanpa itu, reformasi struktural berisiko hanya memindahkan pusat pengambilan keputusan tanpa mengubah kualitas keputusan.

Perlu diakui bahwa merit system di kepegawaian sudah cukup banyak bergerak, namun masih terdapat ruang besar untuk memperkuat implementasinya.