Ketika Sentralisasi Menguji Meritokrasi

Tantangannya adalah memastikan keputusan SDM tetap meritokratis ketika berhadapan dengan kepentingan organisasi, kepentingan politik, kebutuhan daerah, dan perubahan kekuasaan.

Di sinilah politik perlu ditempatkan secara proporsional.

Politik bukan musuh birokrasi. Pemerintahan demokratis memang membutuhkan birokrasi yang responsif terhadap arah kebijakan pemerintahan.

Tetapi responsif berbeda dengan partisan. Aparatur harus mampu melaksanakan kebijakan pemerintah tanpa kehilangan profesionalisme.

Reformasi yang tampak teknokratis sering kali sesungguhnya merupakan proses politik.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa perubahan struktur kepegawaian dapat menghadapi resistensi ketika menyentuh distribusi kekuasaan yang sudah mapan. 

Selandia Baru, misalnya, menempatkan merit-based appointment sebagai fondasi sektor publik yang profesional dan netral secara politik.

Pengangkatan dilakukan berdasarkan kandidat yang paling sesuai dengan tuntutan pekerjaan melalui proses yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Merit juga diterapkan bukan hanya pada rekrutmen, tetapi juga pada pengembangan, promosi, kinerja, dan remunerasi. 

Baca juga: Ironi Bimo dan Basa-basi Manajemen Talenta

Australia mengambil jalan yang serupa. Australian Public Service Commission pada 2026 kembali menegaskan merit sebagai prinsip fundamental dalam rekrutmen dan promosi aparatur.