Kontrak yang Membelenggu Guru Swasta

Tidak semua yayasan pendidikan menerapkan kebijakan demikian. Namun, sulit diabaikan bahwa persoalan pembatasan mobilitas profesi guru swasta telah muncul dalam berbagai pemberitaan media dan diskusi publik.

Kasus di Bengkulu menjadi penting karena membawa persoalan yang selama ini lebih banyak dibicarakan di lingkungan internal sekolah ke ruang publik nasional.

Skala persoalan ini sesungguhnya tidak kecil. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh masyarakat melalui yayasan dan badan penyelenggara pendidikan swasta.

Jutaan peserta didik belajar di sekolah swasta, dan jumlah guru yang bekerja di lembaga pendidikan swasta mencapai ratusan ribu orang.

Di banyak daerah, sekolah swasta bahkan menjadi penyangga utama ketika kapasitas sekolah negeri terbatas.

Dengan demikian, persoalan perlindungan guru swasta bukan lagi isu sektoral, melainkan bagian dari tata kelola pendidikan nasional.

Paradoksnya, negara selama ini sangat bergantung pada keberadaan sekolah swasta untuk memenuhi amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak setiap warga negara memperoleh pendidikan.

Negara memperoleh manfaat dari kontribusi sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan. Namun, sebagian guru yang bekerja di dalamnya masih menghadapi ketidakpastian status, kesejahteraan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sendiri.

Di sinilah letak kontradiksi yang patut dipertanyakan: bagaimana mungkin sistem pendidikan mengharapkan guru menghasilkan lulusan unggul apabila guru tidak diberi ruang untuk terus bertumbuh?

Fenomena pembatasan guru untuk mengikuti CASN atau PPG memperlihatkan adanya ketimpangan posisi tawar antara guru dan yayasan.